Prospek Ekonomi Indonesia di 2015

Oleh Erwin FS 
Ketua Center for Human Analysis and Resource Management (CHARM)

Tahun 2014 Indonesia mengalami pergantian presiden. Sedikit banyaknya telah mempengaruhi konstelasi ekonomi politik. Apalagi sejak pengangkatan presiden baru, muncul kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan untuk melonggarkan ruang fiskal. Kebijakan ini mempengaruhi daya beli masyarakat lapisan bawah karena harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Dengan kebijakan awal seperti ini, apakah di tahun 2015 ekonomi Indonesia bisa membaik, terutama bagi masyarakat banyak? 

Kebijakan menaikkan harga BBM telah dilakukan oleh banyak presiden, yang memiliki alasan tersendiri. Namun untuk kenaikan harga BBM di tahun 2014 memang sedikit paradoks, karena harga minyak dunia mengalami penurunan. Kebijakan menaikkan harga BBM sangat mempengaruhi sektor riil. Apalagi jika di sektor riil ini keseimbangan harga barang dan jasa mengikuti mekanisme pasar. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada saat ini, mekanisme pasar lebih menguntungkan pemodal atau pedagang. 

Mei 1998 dan Maret 2014

Oleh Erwin FS
 
Pada bulan April 1998 pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh IMF (International Monetary Fund). Peristiwa ini sangat menimbulkan gejolak karena sebelumnya di pertengahan 1997 terjadi krisis moneter yang menyebabkan melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS.

Rentetan dari krisis moeneter itu adalah krisis ekonomi, harga barang dan jasa melonjak, pengangguran besar besaran terjadi. Pemerintah yang sudah kadung mengikuti kontrak IMF tidak bisa berbuat banyak. Konsentrasi IMF yang cukup besar di sektor keuangan telah menyebabkan terabaikannya perhatian kepada ekonomi masyarakat kala itu.

Pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah melihat reaksi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM dan juga kondisi ekonomi politik sosial yang membutuhkan peredaaan ketegangan.

Hijrah dan Upah Minimum

Oleh Erwin FS

Sudah lama saya tidak menulis. Di momentum satu Muharam 1435 Hijriyah ini saya coba mengulas isu kontemporer yang ada. Di pikiran saya, isu yang sedang populer saat ini adalah masalah tuntutan kenaikan upah minimum regional.

Salah satu alasan Nabi Muhammad SAW hijrah adalah kuat dan beratnya tekanan dari kelompok-kelompok yang menentang Nabi Muhammad SAW di Mekkah. Namun demikian, kondisi seperti itu juga ternyata membuat akidah dan mental umat Islam pada waktu itu menjadi kuat.

Ketika Hijrah seluruh kaum muslimin bisa dibilang dalam kondisi SPBU, yaitu “dimulai dari nol ya”. Artinya dari segi ekonomi tidak ada yang bisa dibanggakan atau dijadikan pegangan. Namun kebaikan kaum Anshor di Madinah dengan cepat bisa mengubah nasib mereka. Ini artinya, ada pertolongan Allah SWT dalam membantu memulihkan kondisi ekonomi kaum Muhajirin.

Pasar Tradisional dan Ekonomi

Oleh Erwin FS 

Saat ini, Pasar Raya Padang sudah sangat padat sekali oleh para pedagang, terutama pedagang kaki lima. Hal ini menyebabkan terganggunya konsumen untuk berbelanja. Suasana kurang nyaman menjadi pemandangan sehari-hari.

Padatnya Pasar Raya oleh para pedagang tersebut mengisyaratkan bahwa animo masyarakat untuk berdagang sangat besar, dan jumlah mereka yang berdagang pun banyak. Sayangnya seperti tidak ada tempat yang bisa dijadikan lahan untuk berdagang.

Pasar Raya menjadi salah satu pilihan yang menarik karena posisinya strategis dan sudah dikenal oleh banyak orang. Akses kendaraan pun tergolong mudah. Maka para pedagang pun banyak yang berjualan di sini. Sayangnya, semakin banyak yang berdagang, muncul ketidaknyamanan bagi sebagian pedagang. Pasar yang merupakan basis pembentukan modal sosial dan ekonomi rakyat justru mengalami reduksi nilai.

Berdasarkan data dari kementerian Koperasi dan UKM, pasar tradisional baru tercatat di 160 kabupaten/kota dari 502 kabupaten/kota. Ini artinya kebutuhan pasar sangat banyak. Di Malaysia, satu pasar tradisionalnya melayani 6667 penduduk, sedangkan Indonesia, satu pasar tradisional melayani 19.231 penduduk. Dengan kata lain, di Malaysia satu juta penduduknya dilayani 150 pasar, sedangkan di Indonesia satu juta penduduk dilayani oleh 52 pasar. Meskipun jumlah pasar di Indonesia berjumlah 13.450 unit, tetap masih dibutuhkan penambahan pasar yang baru.

MP3EI dan Pilihan Kebijakan Ekonomi

Oleh Erwin FS

Diskursus mengenai MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia) koridor ekonomi Sumatera masih hangat dibincangkan. Ini terkait dengan tidak masuknya Sumbar ke dalam koridor ekonomi Sumatera tersebut. Jika tidak masuk koridor ekonomi, apakah ini berarti hal negatif? Belum tentu.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya justru menitikberatkan kepada manusia karena dalam ilmu ekonomi manusia adalah bagian dari faktor produksi. Jika manusianya sukses, maka itulah tujuan utamanya. Secara sederhana ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kebijakan ekonomi maupun pembangunan ekonomi adalah bagaimana menjadikan seluruh rakyat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Apa yang dibincangkan di MP3EI jika ditelaah kembali justru lebih banyak menitikberatkan kepada output kegiatan ekonomi berupa komoditi dan fisik. Output ekonomi ini akan berhasil jika didukung oleh sumberdaya manusia yang bagus.

Budaya Organisasi Bank Syariah

Oleh Erwin FS 


Perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat di Indonesia patut diapresiasi. Perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan nasional telah menjadi motor baru penggerak perekonomian nasional. Meskipun dari segi pangsa pasar masih kecil, namun keterlibatannya di tengah masyarakat sudah terasa. Peran bank syariah memajukan sektor riil adalah nilai tambah. Karena ada juga bank konvensional yang justru bermain di sektor keuangan dibanding di sektor riil. Dan ini juga belum tentu salah sepanjang aturan yang ada membolehkannya. Namun demikian, peran intermediasi bank syariah sesungguhnya justru untuk membantu sektor riil berjalan.

Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menjalankan ajaran Islam yang lebih baik, semakin banyak masyarakat menggunakan bank syariah sebagai tempat menaruh dana, berinvestasi maupun untuk membiayai usahanya. Moral hazard yang terjadi di bank konvensional juga mempengaruhi orang untuk menggunakan jasa bank syariah.

Ada rasa kenyamanan ketika menempatkan dana di bank syariah. Terbebas dari riba dan mendapatkan bagi hasil dari investasi yang halal. Dan insya Allah sumberdaya manusianya relatif terjaga dari aksi moral hazard, meskipun yang namanya manusia kemungkinan untuk itu akan selalu ada. Demikian juga ketika menggunakan pembiayaan bank syariah, ada kenyamanan dan kepastian.

Anggaran Pendidikan, Pendidikan Berkarakter, dan MP3EI

Oleh Erwin FS

Mahmoud Mohieldin, Managing Director The World Bank menyatakan kesalutannya terhadap pendidikan Indonesia. Dilihat dari peserta didik yang ada di Indonesia, jumlahnya merupakan no 4 terbesar di dunia yaitu 53 juta orang. Jumlah ini hampir sama dengan China, India dan Amerika Serikat. Dan dilihat dari segi anggaran, besarnya sudah mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahmoud juga memuji kebijakan peningkatan sumberdaya manusia pengajar yang dilakukan melalui sertifikasi guru dengan penentuan standar minimal pendidikan bagi pengajar.

Besarnya anggaran pendidikan merupakan syarat yang mesti dipenuhi agar bisa tercipta pemerataan pendidikan yang akan diikuti pemerataan kualitas pendidikan. Bisa dibilang, salah satu hal positif dari reformasi di Indonesia adalah semangat untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan yang cukup besar. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, anggaran pendidikan sudah berjumlah sedikitnya 20 persen dari APBN. Anggaran tahun 2009 berjumlah 207,41 triliun, tahun 2010 berjumlah 209,54 triliun, dan tahun 2011 berjumlah 248 triliun.

Besarnya alokasi anggaran pendidikan ini patut disyukuri sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Jika dalam perjalanannya banyak tidak memuaskan berbagai pihak, maka pada dasarnya hal itu sudah masuk ke dalam bab lain yang butuh penanganan yang fokus. Misalnya masalah penyelewengan dana BOS (bantuan operasional sekolah) maupun penyelewengan dalam bentuk lainnya. Sudah ada lembaga lain yang seharusnya dan akan menangani masalah tersebut.

Masyarakat juga jangan skeptis dahulu terhadap berbagai berita negatif tentang penyelewengan anggaran. Apalagi jika dikaitkan dengan masalah ujian nasional dan kelulusan siswa yang seolah-olah menutupi berbagai capaian dari dialokasikannya anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Era reformasi saat ini kerap memunculkan budaya instan. Baru beberapa tahun dana pendidikan 20 persen bisa dipenuhi, ekspektasi sudah sangat tinggi.

Berdasarkan data Bank Dunia, angka partisipasi kasar pendidikan dasar di Indonesia pada tahun 2009 adalah 120,82 persen. Artinya penduduk yang mendaftar di usia pendidikan dasar itu 120,82 persen dari populasi yang berusia pada level pendidikan dasar. Sementara angka partisipasi pendidikan menengah untuk tahun yang sama adalah sebesar 79,46 persen. Artinya sebanyak 79,46 persen penduduk mendaftar di sekolah menengah dari kelompok populasi yang berusia pada level pendidikan menengah.

Kenaikan angka partisipasi kasar di level pendidikan dasar juga sejalan dengan konstitusi yang menitikberatkan pendidikan dasar untuk dibiayai oleh negara. Dengan anggaran yang cukup besar, maka diharapkan penduduk Indonesia bisa menikmati dan mengakses pendidikan dasar.

Penekanan kepada pemerataan akses pendidikan dasar ini, seolah-olah melupakan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa maupun melupakan kualitas output. Untuk itu diterapkan sertifikasi guru agar tercapai standar pendidikan minimum bagi guru. Dengan demikian, perlahan-lahan terjadi pemerataan guru dengan pendidikan minimal yang disyaratkan. Hal ini memang butuh waktu. Namun demikian, kualitas ini tidak hanya prestasi dalam bentuk nilai ujian saja, tetapi juga karakter yang dibentuk selama menjalani pendidikan.

Beberapa waktu lalu, 6-8 Juni 2011, diadakan pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara dan Asia Timur di Bali untuk membahas peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penilaian dan tolok ukur yang jelas yang bernama System Assessment and Benchmarking for Education Results (SABER). Ada pemahaman bersama bahwa kualitas peserta didik ditentukan oleh sistem penilaian yang baik. Yang menarik dari pertemuan menteri pendidikan tersebut adalah adanya kesadaran bahwa pendidikan tidak hanya aspek kognitif saja, akan tetapi juga terkait dengan pembentukan karakter.

Dengan terpenuhinya anggaran pendidikan 20 persen dan juga sertifikasi guru secara bertahap, maka langkah selanjutnya yang seharusnya ditempuh adalah mengimplementasikan pendidikan berkarakter di sekolah. Menteri pendidikan telah mencanangkan pendidikan berkarakter pada 2 Mei 2011, dan juga telah dicanangkan oleh Gubernur Sumbar pada 2010 lalu. Isu pendidikan berkarakter ini juga berbarengan dengan momentum peringatan hari kelahiran Pancasila dimana masyarakat mengharapkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan agar berbagai kerusakan moral yang dirasakan menurunkan kualitas hidup bisa diminimalkan.

Dengan dukungan anggaran pendidikan yang relatif besar, pemerataan akses pendidikan diharapkan akan diikuti oleh pembentukan karakter peserta didik. Saat ini, karakter juga turut membantu kesuksesan peserta didik di masa depannya. Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, pembentukan karakter ini juga diharapkan bisa memacu kesuksesannya di masa depan.

Selain itu, anggaran pendidikan dan pendidikan berkarakter ini juga akan mempengaruhi pencapaian dari masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) 2011-2023. Bank Dunia memprediksi bahwa pada 2025 Indonesia akan setara dengan BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China). Basis dasar untuk tercapainya hal tersebut adalah sumberdaya manusia terdidik. Belajar dari krisis ekonomi 1998, status Macan Asia dan Keajaiban Ekonomi di Indonesia menurut Paul Krugman justru ditopang oleh upah buruh murah. Sehingga pencapaian ekonomi lebih bertumpu pada keringat. Oleh karena itu, meskipun Indonesia menjadi tujuan investasi dunia, tanpa didukung ketersediaan dan dukungan sumberdaya manusia domestik yang berpendidikan dan juga berkarakter, maka hasilnya hanya akan kembali ke negara investor. ۞

1 Juli 2011

Daftar Bacaan
Suara Pembaruan Online, 6 Juni 2011
Viva News Online, 5 Juni 2011
Kompasiana 6 Juni 2011
Republika Online 5 Juni 2011
JPNN Online, 5 Juni 2011