MP3EI dan Pilihan Kebijakan Ekonomi

Oleh Erwin FS

Diskursus mengenai MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia) koridor ekonomi Sumatera masih hangat dibincangkan. Ini terkait dengan tidak masuknya Sumbar ke dalam koridor ekonomi Sumatera tersebut. Jika tidak masuk koridor ekonomi, apakah ini berarti hal negatif? Belum tentu.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya justru menitikberatkan kepada manusia karena dalam ilmu ekonomi manusia adalah bagian dari faktor produksi. Jika manusianya sukses, maka itulah tujuan utamanya. Secara sederhana ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kebijakan ekonomi maupun pembangunan ekonomi adalah bagaimana menjadikan seluruh rakyat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Apa yang dibincangkan di MP3EI jika ditelaah kembali justru lebih banyak menitikberatkan kepada output kegiatan ekonomi berupa komoditi dan fisik. Output ekonomi ini akan berhasil jika didukung oleh sumberdaya manusia yang bagus.

Ini bisa dilihat dari tema pembangunan untuk koridor Sumatera yaitui, sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Jika kebijakan ekonomi Sumbar yang diambil lebih menitikberatkan kepada kesejahteraan rakyat, maka apa yang menjadi tema pembangunan koridor Sumatera ini bisa diendapkan dulu dan konsentrasi kepada upaya mensejahterakan rakyat.

Upaya untuk mensejahterakan rakyat di antaranya adalah dengan membantu masyarakat yang kurang mampu agar mereka bisa berdaya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Banyak pelaku usaha mikro kecil menengah yang kesulitan akses, kini dipermudah dengan adanya kredit usaha rakyat (KUR). Ini bisa dilihat dari data, sebanyak 96.822 debitur menerima bantuan kredit usaha rakyat (KUR) di triwulan II tahun 2011. Sementara, total nilai KUR yang sudah disalurkan adalah sekitar 1,6 triliun rupiah. Selain KUR ada juga kredit usaha penggemukan sapi (KUPS) dan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) yang diperuntukkan bagi petani yang merupakan mayoritas penduduk di Sumbar. Dan ada juga lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang akan membantu petani (dengan dana dari pusat).

Dengan adanya berbagai bantuan tersebut, ada peredaran uang yang cukup besar terjadi di Sumbar di dalam lingkaran kegiatan sektor riil. Semakin cepat uang tersebut berputar maka ekonomi akan semakin membaik. Di samping itu, bergeraknya sektor riil juga berpotensi mengurangi jumlah pengangguran. Ini bisa dijadikan sebagai pijakan dalam menghadapi kondisi ekonomi global.

Seperti kita ketahui bersama, pada saat ini Amerika dan Eropa tengah dihadapi krisis keuangan yang cukup mencekam. Ditambah dengan kondisi ekonomi Jepang yang masih menghadapi dampak gempa dan tsunami. Kita tentu masih ingat krisis moneter di Indonesia yang membuat negeri ini terpuruk akibat kebijakan sektor keuangan yang tidak berbasis sektor riil. Dan sudah terbukti bahwa sektor UMKM dan sektor riil memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi krisis global. Ini karena adanya kegiatan sektor riil dan juga peredaran uang yang ditopang oleh tersedianya kebutuhan pokok dengan distribusi yang lancar.

Selain bantuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu, Sumbar juga menyiapkan jaminan kesehatan daerah (dana APBD) yang akan melengkapi jaminan kesehatan masyarakat (dana APBN). Pemerintah pusat juga menyediakan jaminan pelayanan persalinan (Jampersal) bagi masyarakat yang kurang mampu.

Jika merujuk kepada data badan pusat statistik (BPS), pada bulan Maret 2011 angka kemiskinan berada pada 9,04 persen atau 442.082 jiwa. Angka ini adalah yang terendah dalam 10 tahun terakhir di Sumbar. Bank Indonesia menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan di Sumbar terbilang berhasil dimana angka kemiskinan juga turun. Salah satu faktornya adalah kestabilan harga dan kestabilan pasokan pangan yang menjadikan inflasi relatif rendah.

Dengan melihat hal tersebut, maka sesungguhnya arah kebijakan yang menitik beratkan kepada manusia, terutama kelompok yang kurang mampu dan sulit akses permodalan, akan menyebabkan bergeraknya roda ekonomi yang berbasis sektor riil yang mendukung. Dengan demikian, peredaran uang di sektor riil ini mampu mengamankan perekonomian. Mungkin tidak salah lembaga seperti Standard & Poors menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengelolaan neraca fiskal terbaik di Asia Pasifik. Program KUR dan juga bantuan operasional sekolah (BOS) maupun jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas) merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang langsung membantu masyarakat.

Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip pembelanjaan anggaran yang diuraikan Umer Chapra (2000) yaitu:
1. Kriteria dasar bagi semua alokasi pengeluaran harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
2. Menghilangkan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada menyediakan kenyamanan.
3. Kepentingan yang lebih besar dari mayoritas harus didahulukan dari kepentingan yang lebih sempit dan minoritas.
4. Pengorbanan atau kerugian individu dapat dibenarkan dalam rangka menyelamatkan pengorbanan atau kerugian masyarakat. Suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar boleh dihindari dengan melakukan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5. Siapa saja yang menerima keuntungan, wajib membayar harganya.
6. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi maka sesuatu itu hukumnya wajib.

Dengan demikian, arah kebijakan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan rakyat sesungguhnya lebih substantif dan prioritas. Maka, MP3EI yang tidak memasukkan Sumbar dalam koridor Sumatera tidak perlu dipermasalahkan. Secara makroekonomi justru yang dilihat adalah bagaimana mencegah dampak krisis ekonomi Eropa dan Amerika masuk ke Indonesia. Dan salah satunya adalah melalui program-program dari kebijakan fiskal yang langsung membantu masyarakat agar sektor riil bergerak. ۞

Dimuat di Padang Ekspres 21 Oktober 2011

Daftar Pustaka
M. Umer Chapra (2000). Islam dan Pembangunan Ekonomi. Gema Insani Press: Jakarta.